DPRD Kota Kediri Minta Bahas Pembentukan AKD Ketua Pilih Keluar Kantor

KOTA KEDIRI - Pimpinan Fraksi dan anggota DPRD Kota Kediri meminta supaya segera dibentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD), tapi dari Ketua DPRD Firdaus tidak menghendaki akhirnya keluar dan meninggalkan kantor Dewan, Senen (21/10/2024) pukul 11.00 WIB.

Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Ketua Sudjono Teguh Wijaya (Golkar) dan M.Yasin (NasDem). Disusul kehadiran Sekda Kota Kediri Bagus Alit.

Baca juga: Bahas Revisi UU Pengelolaan Sampah, Adang Daradjatun: Penegakan Peraturan Jadi yang Utama

Perwakilan anggota dewan yakni, Katino (Gerindra), Ashari (Demokrat), Imam Zakarsyi (Golkar), Ayub W Hidayatullah (PKS), Sunarsiwi Ganik Pramana (PDIP), Mukti Wibowo (PKS).

Disusul juga Mistiani (Demokrat), Agung Purnomo (Golkar), Pujiono (Hanura), Bambang Giantoro (Hanura) dan Afif Fachrudin Wijaya (PKB), Sudjoko Adi Purwanto (PDIP) dan Sriana (Gerindra) serta Sekwan Rahmad Hari Basuki.

Baca juga: Bambang Wuryanto: Komisi III Target Sahkan RKHUP pada Masa Sidang V Tahun Persidangan 2021-2022

Sujoko Adi Purwanto Anggota DPRD Kota Kediri dari PDIP kepada wartawan menjelaskan kita terus menjalankan agar bisa terbentuknya AKD ini melalui mekanisme yang betul. 

"Kita juga meminta kepada Sekda Bagus Alit hari ini agar hadir di kantor Dewan. Dan saya juga meminta kalau memang pihak sekwan tidak bisa memfasilitasi dewan, tentunya akan membuat surat supaya ada pergantian di sekwan untuk Kabag, Kasubag atau staf yang berkepentingan dalam kedewanan, " ucapnya.

Baca juga: Willy Aditya: Banyak Fraksi Tolak Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Joko menegaskan bahwa dewan ini tidak bisa disangkutkan dengan politik. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan politik yang ada di dalam politik dewan ini adalah bagaimana kita bisa bekerjasama dan bisa menjalankan kedewanan kita dengan baik dan benar, " ujarnya.

Saya berharap kepada Ketua DPRD agar kepentingan dewan ini untuk tidak mencampurkan dengan Pilkada ini, karena kita ingin segera memfasilitasi kepentingan-kepentingan masyarakat.

Baca juga: Christina Aryani: Pembahasan RUU Minol Perlu Dikawal

Ditanya terkait alasan Ketua DPRD (Edo) pulang, Kata Joko dia pulang karena belum sepakat. Dia akan membentuk tatib dulu. Menurut Joko bahwa tatib yang lama ini sudah ada sah dan kuat. Kalaupun ingin membentuk tatib yang baru tentunya kita harus melakukan musyawarah mufakat dari 30 Anggota Dewan.

"Kalau tidak mencapai kata musyawarah mufakat tentunya yang dilakukan voting, " ujarnya.

Baca juga: Panja RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Resmi Dibentuk

Lanjut Joko ingin melaksanakan tugas ini dengan baik sesuai dengan aturan kalau sudah ada tiga pimpinan ini kolektif kolegial dan yang perlu kita cermati bersama bahwa pimpinan ini dibentuk sebagai alat AKD. 

"Kalau memang Ketua maupun pimpinan yang lainnya itu tidak setuju dengan keputusan-keputusan dewan. Tentunya kita akan menguatkan dengan dasar hukum yang kuat bagaimana supaya AKD ini bisa dibentuk, meskipun tidak dengan Ketua maupun Wakil Ketua yang tidak setuju, " tegas Joko.

Diungkapkan Joko meski tanpa Ketua. Kita melakukan rapat lagi bersama Sekda Bagus Alit bagaimana langkah-langkah supaya AKD ini bisa terbentuk segera dan kepentingan-kepentingan masyarakat terkait dengan 2025 nanti bisa kita wujudkan.

"Dikarenakan kalau APBD tahun 2025 tidak segera dibahas, tentunya kegiatan-kegiatan tahun 2025 tidak akan berjalan dengan baik, apalagi untuk kepentingan masyarakat Kota Kediri, " ungkapnya.

Sementara, Katino selaku Ketua Fraksi Gerindra menyampaikan pimpinan itu tugasnya yaitu memfasilitasi rapat dan melakukan rapat pembentukan tatib dan AKD dengan mengundang pimpinan fraksi-fraksi.

Baca juga: Komisi II Serap Aspirasi Masyarakat Terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Kita sudah mendengarkan kemarin pidatonya Pak Prabowo kita harus membela rakyat dan tidak boleh menyengsarakan rakyat. Kalau hari ini belum terbentuknya AKD bagaimana kita akan membahas APBD tahun 2025, ini yang perlu di garis bawahi.

"Karena pada bulan November nanti maksimal sudah ada persetujuan. Kalau nanti AKD tidak segera dibentuk akan berdampak pada pembahasan APBD tahun 2025 tidak bisa berjalan lancar dan akan menyengsarakan rakyat, " keluhnya.

Lanjut Bung Tino sapaan akrabnya kita harus bekerja dan berjuang agar AKD segera terbentuk. Tadi sudah ada pimpinan 3, jika ada salah satu pimpinan yang mau dan boleh menandatangani undangan rapat paripurna yang rencananya akan digelar besok Selasa untuk membahas pembentukan AKD.

"Saya sangat menyayangkan kalau molornya pembentukan AKD ini jangan dibawa ke ranahnya Pilkada ini sudah berbeda, " ungkapnya.